KABUPATEN BANDUNG — Mediamitrapolisinews.com — 9 Oktober 2026 -Suasana hangat namun serius terasa di ruang kerja Bupati Bandung. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi — yang akrab disapa KDM — hadir langsung untuk membuka percakapan terbuka bersama Bupati Bandung Dadang Supriatna. Topik yang dibahas? Polemik hangat seputar PT Bandung Daya Sentosa (BDS) dan penyertaan modal daerah senilai Rp3,3 miliar yang kini menjadi perbincangan luas di masyarakat.
📋 Pertanyaan yang Menampar
KDM menyampaikan keraguannya secara terbuka:
“Kalau PT BDS sudah dianggap ada masalah, lalu bagaimana dengan penyertaan modal daerah 3,3 miliar ini? Uang rakyat juga terlibat di dalamnya. Apa sebenarnya yang menjadi dasar tuduhan tersebut? Karena ini menyangkut aset daerah yang dipisahkan,” tanya KDM dengan nada ingin kejelasan.
Pertanyaan sederhana namun berat itu dijawab langsung dan tenang oleh Bupati Bandung.
💬 Penjelasan yang Menenangkan sekaligus Tegas
Dadang Supriatna meminta masyarakat memahami konteks ini secara utuh:
“Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung di sini bukan pihak yang diuntungkan. Kita justru pihak yang dirugikan oleh PT BDS. Hubungan yang terjalin adalah kerja sama bisnis — murni antarlembaga, Business to Business.”
Tentang angka Rp125 miliar yang viral di media sosial, Bupati menjelaskan:
“Angka itu bukan kerugian negara dalam arti pidana korupsi. Itu adalah nilai investasi dan kerja sama yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Bisnis yang macet, bukan penggelapan uang negara.”
🔍 Dua Sudut Pandang yang Perlu Dipahami
1. Jika Dilihat dari Sisi Keuangan Negara
Penyertaan modal adalah aset rakyat. Jika ada penyimpangan, tentu harus ditelusuri sampai tuntas.
2. Jika Dilihat dari Sisi Bisnis
Jika Pemda berada di posisi yang dirugikan dan tidak ada bukti aliran dana ke pribadi pejabat, maka ini adalah sengketa perdata — kemitraan yang gagal, bukan kejahatan korupsi.
⚡ Langkah yang Harus Segera Dilakukan
Agar tak berlarut-larut menjadi spekulasi, ada tiga hal mendesak yang perlu dilakukan:
✅ 1. Buka dokumen perjanjian kerja sama secara transparan, lakukan audit menyeluruh oleh BPKP/BPK
✅ 2. Selamatkan aset rakyat Rp3,3 miliar melalui jalur hukum perdata
✅ 3. Lakukan langkah hukum terhadap PT BDS jika terbukti tidak menepati janji kerja sama
Kebenaran akan terlihat jelas nanti. Yang penting sekarang: proses harus transparan, dokumen terbuka, dan langkah hukum tegas diambil — demi menjaga kepercayaan masyarakat.
Publik berhak tahu: ini masalah korupsi, atau sekadar kemitraan yang gagal? Jawabannya ada di dokumen dan hasil audit yang akan datang.
📺 MARI KITA SIMAK POTONGAN VIDIONYA!
📰 Sumber: Informasi Video & Gambar Hasil Tangkapan Layar dari Medsos yang Diterima Redaksi
✍️ Editor: —
🌐 Redaksi: www.mediamitrapolisinews.com
💡 Moto: Aspiratif, Edukatif, Konstruktif
