KOTA CIMAHI Ι MPNews. Com– Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi tak ingin penerimaan daerah jalan di tempat. Menghadapi tahun anggaran 2027, berbagai inovasi pajak disiapkan untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekaligus mempersempit celah defisit keuangan daerah (3/10/26)
Strateginya bukan sekadar mengejar angka penerimaan. Pemkot Cimahi akan membenahi data objek pajak, memperluas penggunaan teknologi digital, hingga turun langsung mendekati wajib pajak.
Wali Kota Cimahi Ngatiyana mengatakan, penguatan PAD menjadi langkah penting di tengah terbatasnya ruang fiskal daerah. Optimalisasi pendapatan diperlukan agar anggaran yang tersedia dapat semakin banyak diarahkan untuk program yang manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Dari sisi pendapatan, Pemkot Cimahi akan memperkuat optimalisasi PAD di tahun 2027 untuk mendorong kemampuan fiskal daerah,” tutur Ngatiyana.
Ada tiga strategi utama yang menjadi fokus Pemkot Cimahi, yakni pembenahan data objek pajak, digitalisasi dan pemanfaatan teknologi, serta penguatan pelayanan langsung kepada wajib pajak.
Pada sektor pendataan, Pemkot Cimahi akan memperbarui data objek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Pembaruan meliputi luas bumi dan bangunan, Nilai Jual Objek Pajak (NJOP), hingga pendataan objek pajak baru.
Sementara dari sisi teknologi, Pemkot Cimahi menyiapkan sejumlah instrumen untuk memperkuat pengawasan dan transparansi penerimaan. Salah satunya melalui tapping box untuk mengevaluasi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) sektor makanan dan minuman.
Teknologi smart cam pada water meter juga akan dimanfaatkan untuk mendukung transparansi Pajak Air Tanah. Di sisi lain, sistem PBB dan BPHTB akan dimigrasikan, disertai pengembangan layanan BPHTB secara online.
Pemkot Cimahi juga akan memperluas pola pelayanan jemput bola. Pembayaran pajak tidak hanya mengandalkan pelayanan di kantor, tetapi akan didekatkan ke masyarakat melalui pusat-pusat keramaian. Pelayanan bahkan tetap diupayakan berjalan pada hari libur.
“Optimalisasi PAD bukan hanya bagaimana meningkatkan penerimaan, tetapi juga memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memenuhi kewajiban pajaknya,” harapnya.
Di saat penerimaan digenjot, Pemkot Cimahi juga melakukan penghematan dari sisi belanja. Sejumlah pengeluaran internal seperti biaya makan dan minum, alat tulis kantor (ATK), perawatan, hingga kegiatan seremonial akan ditekan.
Efisiensi tersebut dilakukan agar ruang fiskal yang tersedia dapat lebih banyak dialihkan untuk kebutuhan dan program prioritas masyarakat.
“Anggaran operasional diminimalisir secara optimal agar lebih banyak diarahkan untuk kepentingan masyarakat,” jelasnya.
Ngatiyana menegaskan, APBD bukan hanya persoalan seberapa besar anggaran yang dimiliki pemerintah daerah. Lebih dari itu, setiap rupiah harus ditempatkan pada kebutuhan yang paling prioritas dan memberikan manfaat nyata.
“APBD bukan sekadar besaran anggaran yang dimiliki pemerintah daerah, melainkan bagaimana setiap rupiah kita pilihkan untuk hal yang paling penting dan langsung dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,”pungkasnya.
(arm) *
