JAKARTA Ι MPNews.com – Komitmen memperjuangkan kemerdekaan pers dan memberikan perlindungan hukum kepada wartawan kembali ditegaskan Perkumpulan Pengacara GAPTA dalam momentum Musyawarah Nasional (Munas) Asosiasi Pewarta Pers Indonesia (APPI) 2026 yang berlangsung di Hotel The Thavia, Jakarta Pusat, Rabu (11/11/2026).
GAPTA menyatakan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan Munas APPI 2026 sekaligus menegaskan kesiapannya membangun sinergi strategis dengan organisasi profesi wartawan dalam memperkuat kebebasan pers, profesionalisme jurnalistik, serta perlindungan hukum bagi insan pers di seluruh Indonesia.
Mengusung tema “Persatuan, Profesionalisme, dan Kebebasan Pers untuk Indonesia Maju”, Munas APPI 2026 menjadi momentum konsolidasi organisasi sekaligus ruang memperkuat komitmen bersama dalam menjaga marwah profesi jurnalistik di tengah dinamika perkembangan media digital.
Bagi GAPTA, kemerdekaan pers bukan sekadar prinsip demokrasi yang tertulis dalam regulasi, melainkan hak fundamental yang harus mendapatkan perlindungan nyata dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara.
GAPTA Siap Berikan Pendampingan Hukum kepada Wartawan
Perkembangan dunia jurnalistik yang semakin dinamis menghadirkan berbagai tantangan. Mulai dari intimidasi, tekanan terhadap wartawan, hingga potensi kriminalisasi terkait pemberitaan menjadi persoalan yang membutuhkan perhatian serius.
Menyikapi kondisi tersebut, GAPTA menegaskan kesiapannya berkontribusi melalui pendampingan hukum, advokasi, serta edukasi mengenai regulasi dan ketentuan hukum yang berkaitan dengan aktivitas jurnalistik.
“Pers yang merdeka dan profesional membutuhkan payung perlindungan hukum yang kokoh. Perkumpulan Pengacara GAPTA siap selalu tampil di garda terdepan untuk berkontribusi aktif, baik melalui pendampingan hukum, advokasi kebijakan, maupun edukasi regulasi bagi rekan-rekan jurnalis yang tergabung dalam APPI,” ungkap perwakilan GAPTA.
Komitmen tersebut diharapkan menjadi langkah konkret dalam membangun hubungan kemitraan antara praktisi hukum dan insan pers, sehingga wartawan dapat menjalankan tugas jurnalistik secara independen, profesional, dan bertanggung jawab.
UU Pers Nomor 40 Tahun 1999 Harus Menjadi Rujukan
Dalam kesempatan tersebut, GAPTA juga menyoroti pentingnya penerapan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers sebagai landasan dalam menyikapi persoalan yang berkaitan dengan kegiatan jurnalistik.
Penyelesaian sengketa pemberitaan perlu mengedepankan mekanisme yang diatur dalam ketentuan hukum pers, termasuk hak jawab, hak koreksi, serta penerapan Kode Etik Jurnalistik.
Prinsip tersebut penting untuk memastikan setiap persoalan pemberitaan ditangani melalui mekanisme yang tepat, dengan tetap menghormati hak masyarakat memperoleh informasi serta tanggung jawab profesional wartawan.
Dengan demikian, fungsi pers sebagai penyampai informasi, edukasi publik, dan kontrol sosial dapat berjalan secara optimal tanpa mengabaikan ketentuan hukum yang berlaku.
Munas APPI 2026 Jadi Momentum Perkuat Solidaritas Insan Pers
Lebih jauh, GAPTA berharap Munas APPI 2026 mampu melahirkan kepemimpinan, program kerja, serta arah organisasi yang semakin solid dan profesional.
Sinergi antara APPI dan GAPTA diharapkan tidak berhenti pada pernyataan dukungan semata, tetapi diwujudkan melalui program nyata, seperti pendampingan hukum, advokasi wartawan, peningkatan kapasitas jurnalistik, serta penguatan pemahaman hukum bagi anggota organisasi.
Kemerdekaan pers merupakan salah satu pilar penting demokrasi. Karena itu, menjaga kebebasan pers sekaligus meningkatkan profesionalisme jurnalistik membutuhkan komitmen dan tanggung jawab bersama.
Melalui momentum Munas APPI 2026, GAPTA menegaskan bahwa perlindungan wartawan dan kemerdekaan pers harus terus diperjuangkan agar insan pers dapat menjalankan tugasnya secara aman, independen, dan bermartabat,” pungkasya.
(wanhendi)*
