BANDUNG | MPNews – Pemerintah terus mempertegas keseriusan dalam menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG) sebagai fondasi peningkatan kualitas sumber daya manusia. Komitmen tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Penyelenggaraan MBG yang dilaksanakan pada Rabu, 17 Desember 2025, di Aula Barat Gedung Sate, Bandung.
Rakor dihadiri Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat Herman Suryatman, Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana, serta para Wali Kota dan Bupati se-Jawa Barat. Forum ini menjadi ajang penyamaan persepsi antara pemerintah pusat dan daerah dalam memastikan MBG berjalan tertib, aman, dan tepat sasaran.
Fokus utama pembahasan meliputi sosialisasi Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang tata kelola penyelenggaraan MBG serta percepatan sertifikasi Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jawa Barat.
KDM: Jangan Korbankan Kesehatan Anak
Gubernur Jawa Barat Kang Dedi Mulyadi (KDM) menyampaikan pernyataan keras terkait kesiapan desa dalam menjalankan program MBG. Ia menegaskan, program pemenuhan gizi tidak boleh dijalankan secara seremonial atau asal jalan.
“Desa tidak boleh setengah siap. Kalau dapur belum layak, SDM belum siap, higienitas belum standar, jangan dipaksakan. Yang dipertaruhkan adalah kesehatan dan masa depan anak-anak,” tegas KDM.
KDM meminta seluruh kepala daerah memastikan SPPG di tingkat desa memenuhi standar fasilitas, tenaga pengelola, dan kebersihan sebelum beroperasi. Pemerintah provinsi, lanjutnya, akan mendorong pendampingan aktif agar setiap desa benar-benar siap secara menyeluruh.
“Lebih baik lambat tapi benar, daripada cepat tapi membahayakan. Tugas pemerintah adalah mendampingi sampai siap, bukan menutup mata,” lanjutnya.
Selain aspek kesehatan, KDM menekankan bahwa MBG harus menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi desa.
“Bahan pangan harus dari petani lokal, dapur melibatkan warga sekitar. Kalau masih bergantung dari luar, berarti semangat kemandirian belum tercapai,” ujarnya.
Dorong Tata Kelola dan Pengawasan Ketat
Sejalan dengan arahan gubernur, pemerintah pusat menegaskan pentingnya disiplin tata kelola MBG. Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan mengingatkan bahwa keberhasilan MBG tidak hanya diukur dari kecepatan pelaksanaan, tetapi dari kualitas layanan dan manfaat nyata yang dirasakan masyarakat.
Pemerintah daerah diminta mempercepat proses sertifikasi SLHS bagi SPPG sebagai jaminan keamanan pangan dan standar layanan gizi.
Rapat koordinasi ini menegaskan bahwa MBG bukan sekadar program nasional, melainkan tanggung jawab bersama hingga ke tingkat desa. Dari Gedung Sate, pesan itu disampaikan tegas: SPPG harus siap sepenuhnya, desa harus berdaya, dan masa depan generasi Jawa Barat tidak boleh dipertaruhkan.*(wanhendy)
