JAKARTA | MPNews – Gelombang besar kepala desa dari berbagai wilayah Indonesia memadati kawasan pusat Jakarta dalam aksi damai memprotes kebijakan pemangkasan Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2025, Senin (8/12). Diperkirakan lebih dari 50 ribu kepala desa hadir dalam demonstrasi terbesar yang pernah digelar perangkat desa dalam beberapa tahun terakhir.
Para kepala desa menilai kebijakan pemotongan anggaran desa akan membawa dampak serius terhadap pembangunan, pelayanan publik, hingga stabilitas sosial di tingkat desa.
Aksi Tertib dengan Pengamanan Ketat
Sejak pagi, ribuan aparatur desa memadati kawasan Patung Kuda, Monas, bundaran Harmoni, hingga rute menuju Kementerian Keuangan. Aparat gabungan dari Polri, TNI, dan Satpol PP dikerahkan untuk mengatur arus massa serta menjaga jalannya aksi.
Meskipun jumlah massa sangat besar, aksi berlangsung tertib. Para kepala desa membawa poster, bendera organisasi perangkat desa, dan seruan aspiratif terkait penolakan pemangkasan dana desa.
Delegasi Kecamatan Pangalengan Hadir Sampaikan Aspirasi
Dalam aksi ini, para kepala desa dari Kecamatan Pangalengan, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, turut hadir menunjukkan solidaritas dan kepedulian terhadap keberlangsungan pembangunan desa. Delegasi tersebut antara lain, Ki Aa Sugiharto, S.IP – Kepala Desa Warnasari, Ade Jalaludin, S.Pd.I., M.M.Pd – Kepala Desa Lamajang, Deni Sahidin, S.IP – Kepala Desa Banjarsari, Asep Hasanudin – Kepala Desa Sukamanah, Maman – Kepala Desa Wanasuka, Cahya Sukmana, S.IP – Kepala Desa Tribaktimulya, Agus Rusaman – Kepala Desa Pulosari
Di antara kerumunan massa, para kepala desa dari Pangalengan terlihat kompak menghadiri orasi dan mendukung penuh tuntutan pembatalan pemangkasan anggaran desa.
Pernyataan Tegas Ki Aa Sugiharto: “Desa Tidak Bisa Berjalan Tanpa Kepastian Anggaran”
Sebelum aksi dimulai, Kepala Desa Warnasari Ki Aa Sugiharto menyampaikan pesan tegas melalui WhatsApp kepada awak media.
“Desa tidak bisa berjalan tanpa kepastian anggaran. Kami datang ke Jakarta karena tidak ada pilihan lain. Kami butuh pemerintah mendengar jeritan kami.”
Ia menegaskan bahwa kebijakan pemotongan anggaran berpotensi menghentikan berbagai program prioritas desa, mulai dari infrastruktur dasar hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Tiga Tuntutan Utama Kepala Desa Se-Indonesia
Aksi 50 ribu kepala desa ini membawa sejumlah tuntutan nasional, yakni:
1. Membatalkan Pemangkasan Dana Desa Tahun 2025
Pemotongan dana dinilai akan menghambat pembangunan dan berdampak langsung pada masyarakat desa.
2. Mengembalikan ADD ke Anggaran Awal
ADD menjadi sumber vital operasional desa dan pelayanan publik yang tidak bisa dikurangi sembarangan.
3. Membuka Dialog Bersama Perangkat Desa
Para kepala desa meminta pemerintah pusat melibatkan perangkat desa sebelum mengambil keputusan strategis terkait anggaran.
Respons Pemerintah: Siap Dialog, tapi Tekanan Fiskal Diakui Ada
Pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Kemendagri membuka ruang komunikasi dengan perwakilan kepala desa. Kendati demikian, pemerintah tetap menyinggung kondisi fiskal nasional yang dianggap sedang tertekan.
Namun para kepala desa menegaskan tidak ingin desa menjadi korban kebijakan penyesuaian anggaran.
Dukungan Publik Meluas
Respons publik melalui media sosial sangat besar. Tagar seperti:
#SelamatkanDanaDesa
#Aksi50RibuKades
#KepalaDesaBergerak
menjadi trending. Banyak warganet menilai desa telah memberi kontribusi nyata dalam pembangunan nasional, sehingga tidak layak menjadi sasaran pemotongan anggaran.
Aksi 50 ribu kepala desa di Jakarta menjadi pesan kuat kepada pemerintah bahwa pembangunan desa adalah titik awal majunya Indonesia. Jika desa dilemahkan oleh pemangkasan anggaran, maka puluhan juta masyarakat akan merasakan dampaknya secara langsung.
Para kepala desa berharap pemerintah segera mengambil langkah bijak agar pembangunan desa tetap berjalan dan masyarakat tidak dirugikan.*[Wanhendy]
Kaperwil Jawa Barat
wwwmitrapolisinews.com
