KAB. BANDUNG | MPNews – Hari Minggu 17 Agustus 2025 ini momentum memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-80 Kemerdekaan Republik Indonesia (RI). Seluruh rakyat Indonesia, di Tanah Air yang tercinta ini merayakan Hari Kemerdekaan, setelah Proklamator Ir. Soekarno Memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945 atau 80 tahun silam.
Ketua DPRD Kabupaten Bandung Hj. Renie Rahayu Fauzi sebagai penerus bangsa mengaku bersyukur atas peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI ini. Mengingat ini merupakan sejarah penting bagi bangsa Indonesia dalam menggapai masa depan yang lebih baik.
Bagi Renie Rahayu Fauzi, sebagai sosok perempuan yang juga politisi dari Fraksi PKB tentunya ada makna tersendiri dalam memperingati HUT ke-80 Kemerdekaan RI.
Ia menyebutkan memperingati HUT ke-80 Kemerdekaan RI ini merupakan momentum refleksi yang mendalam bagi DPRD Kabupaten Bandung.
“Perayaan ini bukan hanya sekadar seremonial, tetapi juga ajang untuk meninjau kembali sejauh mana peran kami DPRD, telah berkontribusi pada pencapaian cita-cita kemerdekaan di wilayah Kabupaten Bandung,” kata Renie Rahayu Fauzi dalam keterangannya.
Menurutnya, DPRD berusaha untuk melakukan evaluasi terhadap kebijakan program yang sudah berjalan, dan mengukur dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung, baik infrastruktur, pendidikan, kesehatan, ekonomi dan program prioritas lainnya, refleksi kinerja dan tanggung jawab.
“Momen kemerdekaan ini untuk merenungkan kembali tangung jawab kami DPRD, dalam menjalankan fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan yang baik. Apakah aspirasi yang disampaikan masyarakat kepada kami, sudah benar-benar terserap dan diperjuangkan?” ungkapnya usai menghadiri Upacara Pengibaran Bendera Sang Merah Putih dalam rangka Memperingati HUT ke-80 Kemerdekaan RI Tingkat Kabupaten Bandung Tahun 2025
di Lapangan Upakarti Komplek Pemkab Bandung, Soreang.
Renie Rahayu Fauzi mengatakan bahwa peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI ini momentum pengingat untuk terus berjuang demi kepentingan masyarakat Kabupaten Bandung.
Dalam menghadapi tantangan masa depan, lanjut Renie Rahayu Fauzi, konteks peringatan HUT ke-80 Kemerdekaan RI, DPRD harus melihat kedepan dan merumuskan strategi untuk 20 tahun mendatang.
Mulai dari tantangan-tantangan seperti perubahan iklim, perkembangan teknologi, dan isu-isu sosial ekonomi yang kompleks, sehingga perlu dirumuskan kebijakan-kebijakan yang inovatif dan visioner.
Renie Rahayu Fauzi menuturkan peringatan Kemerdekaan menjadi momentum untuk menyusun langkah-langkah strategis demi kemajuan Kabupaten Bandung.
Yang terakhir adalah mengamalkan nilai-nilai kebangsaan, peringatan Kemerdekaan ke-80 juga menjadi pengingat bagi kami seluruh anggota DPRD untuk terus mengamalkan nilai-nilai kebangsaan seperti persatuan, toleransi, dan gotong royong dalam setiap tindakan dan keputusan yang kami ambil. Nilai-nilai ini menjadi landasan moral dalam menjalankan tugas dan melayani masyarakat,” tuturnya.
Dengan demikian, imbuh Renie Rahayu Fauzi, makna Kemerdekaan ke-80 bagi DPRD Kabupaten Bandung adalah “Perpaduan antara refleksi masa lalu, evaluasi masa kini dan perumusan visi masa depan untuk mewujudkan daerah yang lebih maju dan sejahtera sesuai dengan amanat kemerdekaan”.
Lebih lanjut anggota dewan yang sudah tiga periode menjabat mengatakan, anggota dewan memiliki peranan penting dalam mengisi kemerdekaan melalui program dan kebijakan daerah. Di antaranya, merancang anggaran yang berpihak pada masyarakat.
“Kami di DPRD memiliki wewenang untuk menyetujui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dan, dapat memastikan APBD berpihak pada kepentingan rakyat dengan cara memprioritaskan anggaran untuk sektor-sektor esensial seperti pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar,” jelasnya.
Katanya, mengalokasikan dana untuk program-program pemberdayaan masyarakat, misalnya bantuan modal untuk UMKM, pelatihan keterampilan, atau program pertanian, penanganan kemiskinan.
“Kami memastikan transparansi dalam penggunaan anggaran agar tidak terjadi korupsi dan dana benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan,” ujarnya.
Ia mengatakan, pembentukan Peraturan Daerah (Perda) yang inovatif dan progresif, DPRD bertugas untuk membuat Perda yang menjadi landasan hukum bagi pembangunan di Kabupaten Bandung.
Beberapa contoh Perda yang dapat mengisi kemerdekaan, di antaranya Perda tentang Perlindungan Lingkungan, untuk menjaga kelestarian alam dan sumber daya di wilayah Kabupaten Bandung.
Perda tentang Perlindungan Hak-hak Perempuan dan Anak, untuk menciptakan masyarakat yang adil dan setara. Perda tentang Peningkatan Pelayanan Publik, untuk memastikan masyarakat mendapatkan layanan yang cepat, mudah, dan efisien.
DPRD Kabupaten Bandung turut melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah daerah. Fungsi pengawasan DPRD sangat krusial.
“Kami seluruh anggota DPRD bertugas untuk mengontrol jalanya roda pemerintahan yang dijalankan oleh Bupati, apakah kebijakan yang sudah disetujui benar-benar dilaksanakan?” ungkapnya.
Fungsi DPRD menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat. DPRD adalah wakil rakyat. Salah satu tugas kami adalah menjadi menjembatani kepentingan masyarakat dengan pemerintah, dengan cara menyerap aspirasi masyarakat melalui pertemuan-pertemuan, reses, atau pengaduan,” ujarnya.
Renie Rahayu Fauzi mengungkapkan bahwa dalam menghadapi Indonesia Emas 2045 adalah sebuah visi jangka panjang yang dicanangkan oleh pemerintah Indonesia.
“Visi ini bertujuan untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maju dan berdaulat pada perayaan 100 tahun Kemerdekaan, yaitu tahun 2045,” ucapnya.
Menurutnya, beberapa poin relevansi visi Indonesia Emas 2045 unik Kabupaten Bandung meliputi, pembangunan infrastruktur. Pemerintah Kabupaten Bandung harus fokus pada pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi, seperti jalan, jembatan, dan sarana transportasi.
“Hal ini sejalan dengan visi Indonesia Emas 2045 yang menekankan pentingnya konektivitas dan infrastruktur yang kuat,” katanya.
Pengembangan sumber daya manusia, dijelaskan, Kabupaten Bandung memiliki potensi besar dalam pengembangan pendidikan dan sumber daya manusia (SDM).
Investasi di sektor ini, kata dia, seperti peningkatan kualitas sekolah dan pelatihan keterampilan, akan mempersiapkan generasi muda untuk menghadapi tantangan di tahun 2045.
Kemudian visi Indonesia Emas 2044, katanya, sangat menekankan inovasi dan ekonomi digital. Kabupaten Bandung dapat mendorong pengembangan industri kreatif, UMKM digital, dan ekosistem startup untuk meningkatkan daya siang ekonomi daerah.
Ketahanan pangan dan lingkungan, katanya, Kabupaten Bandung memiliki area pertanian yang luas. Pengembangan teknologi pertanian modern dan praktik berkelanjutan akan mendukung ketahanan pangan nasional, salah satu pilar penting dalam visi 2045.
Renie Rahayu Fauzi mengungkapkan tantangan terbesar Kabupaten Bandung dan solusinya. Kabupaten Bandung sebagai salah satu kabupaten terpadat di Jawa Barat, menghadapi berbagai tantangan kompleks yang saling berkaitan.
“Tantangan-tantangan ini sering kali berpusat pada pertumbuhan penduduk yang pesat, urbanisasi, dan dampaknya terhadap lingkungan serta infrastruktur,” katanya.
Tantangan terbesar dan beberapa solusi yang bisa diterapkan, masalah sampah dan pengelolaan lingkungan. Tantangan terbesar yang sering disorot adalah masalah sampah yang menumpuk dan pencegahan lingkungan.
“Solusinya, pengelolaan sampah terpadu, yaitu mendorong sistem pengelolaan sampah yang terintegrasi, mulai dari pemilihan sampah di tingkat rumah tangga, pengolahan di bank sampah, hingga pembangunan TPA modern dengan teknologi yang ramah lingkungan,” katanya.
Renie Rahayu Fauzi turut mengungkapkan edukasi dan penegakan hukum, yaitu melakukan kampanye tentang pentingnya membuang sampah pada tempatnya dan mengurangi penggunaan plastik.
“Pemerintah perlu menegakkan peraturan dengan tegas terhadap industri dan individu yang membuang limbah sembarangan,” tegasnya.
Ia pun turut mendorong investasi dalam teknologi pengolahan sampah menjadi energi (waste to energy) atau pupuk kompos untuk mengurangi volume sampah yang harus dibuang ke TPA.
Kemacetan dan keterbatasan infrastruktur pertumbuhan kendaraan yang tidak seimbang dengan pembangunan jalan menyebabkan kemacetan parah, terutama di jalur-jalur utama menuju Kota Bandung.
Menurutnya, infrastruktur transportasi umum yang belum optimal juga memperburuk masalah ini, sehingga harus ada solusi. Solusinya peningkatan transportasi publik.
“Memperluas dan meningkatkan kualitas layanan transportasi publik, dan memastikan rute serta jadwalnya efektif untuk menjangkau lebih banyak warga,” jelasnya.
Solusi lainnya, imbuh Renie Rahayu Fauzi, mempercepat pembangunan/memperbaiki jalan atau jalan lingkar (ring road) di titik-titik rawan macet, serta melebarkan jalan-jalan utama jika memungkinkan.
Pengelolaan lalu lintas cerdas. Dikatakan, menerapkan sistem lampu lalu lintas yang terintegrasi dan cerdas (area traffic control system) untuk mengurai kemacetan secara otomatis.
Renie Rahayu Fauzi juga turut menyoroti alih fungsi lahan pertanian sebagai daerah yang subur. Banyak lahan pertanian di Kabupaten Bandung yang beralih fungsi menjadi kawasan perumahan, industri atau komersial.
“Hal ini mengancam ketahanan pangan dan keseimbangan ekosistem,” katanya.
Ia berharap ada solusi berupa peraturan ketat tentang Tata Ruang. Pemerintah Daerah harus secara tegas menerapkan rencana tata ruang yang melindungi lahan pertanian abadi.
“Pemberian izin alih fungsi lahan harus diperketat dan diawasi,” tegasnya.
Anggota dewan dari dapil 5 Kabupaten Bandung ini berbicara tentang insentif bagi petani. Memberikan insentif dan subsidi kepada petani untuk meningkatkan produktifitas dan kesejahteraan mereka, sehingga mereka tidak tergiur untuk menjual lahannya.
Renie Rahayu Fauzi menyoroti pemberdayaan sektor pertanian. Ia mengatakan, mengembangkan program pertanian modern yang memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan hasil panen dan efisiensi, serta mendorong diversifikasi produk pertanian.
Dia menyikapi bencana alam banjir dan longsor. Disebutkan, topografi Kabupaten Bandung yang terdiri dari daratan rendah di cekungan dan pegunungan di sekitarnya membuatnya dengan terhadap banjir dan tanah longsor.
“Alih fungsi lahan dan sedimentasi di sungai menjadi faktor utama penyebabnya,” ucapnya.
Untuk itu, katanya, perlu adanya solusi. Solusinya melalui rehabilitasi lahan kritis, yaitu melakukan program reboisasi dan penanaman pohon di daerah hulu sungai untuk mencegah erosi dan longsor.*(DA)
