JAKARTA | MPNews – Perayaan Hari Pers Nasional (HPN) tahun ini diwarnai oleh kontroversi pernyataan Menteri Pembangunan Desa, Tertinggal, dan Transmigrasi (PDTT), Yandri Susanto. Beliau menyebut wartawan dan LSM sebagai “Bodrex” dan “abal-abal.” Pernyataan ini memicu demonstrasi besar-besaran di Jakarta pada awal Februari.
Meskipun Menteri Susanto telah meminta maaf, demonstrasi tetap berlangsung, menuntut pertanggungjawaban lebih lanjut. Insiden ini melahirkan Persatuan LSM & Wartawan Nusantara (PLWN), sebuah wadah kolaborasi antara pemerintah, media, dan LSM. Wadah ini dibentuk melalui negosiasi antara demonstran dan Kementerian PDTT.
PLWN, di bawah kepemimpinan Ramses Sitorus (Ketua Umum) dan Zoel Sinaga (Sekretaris Jenderal), bertujuan memperkuat pengawasan pembangunan desa dan meningkatkan transparansi pemerintahan. Mereka berencana menggelar pelatihan jurnalistik dan advokasi, serta membentuk tim pemantau proyek pembangunan desa.
Di tengah kontroversi, semangat pers Indonesia tetap berkobar. Dukungan dari Kepolisian juga tercurah, dengan Irjen Dedi Prasetyo (Kabid Humas Polri) menegaskan komitmen Polri dalam melindungi tugas jurnalis yang dijamin konstitusi.
“Keberanian Anda, para insan pers, dalam mengungkapkan kebenaran adalah cahaya bagi keadilan sosial,” ujar seorang demonstran.
Perayaan HPN 2025 menjadi momen penting bagi pers Indonesia untuk merefleksikan peran dan tanggung jawabnya dalam membangun bangsa. Solidaritas pers yang terbangun di tengah kontroversi ini diharapkan dapat menjadi kekuatan untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas di berbagai sektor.*(Wanhendy)
