KAB. BANDUNG | MPNews – Bentrokan antara dua organisasi masyarakat (ormas), Pemuda Pancasila (PP) dan Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya, kembali terjadi, kali ini di Bandung, Jawa Barat. Bentrokan ini menyusul kejadian serupa di Blora, Jawa Tengah, pada hari sebelumnya.
Kepolisian membenarkan kejadian tersebut melalui pesan WhatsApp. Bentrokan di Bandung terjadi di Jalan BKR, Kecamatan Regol, pada Rabu (15/1/2025) sekitar pukul 14.30 WIB. Video yang merekam kejadian tersebut dengan cepat menyebar di media sosial, menjadi viral dan menarik perhatian publik.
Sebelumnya, bentrokan antara PP dan GRIB di Blora, Jawa Tengah, terjadi pada Selasa (14/1/2025) di Perempatan Karangjati dan Kecamatan Kunduran. Bentrokan ini mengakibatkan 12 orang luka-luka dan 19 orang terduga pelaku diamankan polisi.
Sementara di Blora, Bupati Blora, Arief Rohman, langsung turun tangan untuk menengahi konflik. Ia memanggil Ketua PP Blora, Munaji, dan Ketua GRIB Jaya Blora, Sugiyanto, untuk berdialog. Kedua belah pihak akhirnya menandatangani pernyataan damai yang disaksikan jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) di Pendopo Rumah Dinas Bupati Blora, pada Rabu (15/1/2025).
Bentrokan antara ormas di berbagai daerah di Indonesia, seperti Blora dan Bandung, menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Kejadian ini menunjukkan bahwa konflik antar ormas masih menjadi masalah serius yang perlu ditangani dengan serius oleh pihak berwenang.
Kejadian bentrokan ini menjadi pengingat pentingnya dialog dan toleransi antar kelompok masyarakat, termasuk ormas. Penyelesaian konflik dengan cara damai dan dialogis harus menjadi prioritas utama untuk mencegah terjadinya kekerasan dan menjaga stabilitas keamanan di masyarakat.
Aparat penegak hukum memiliki peran penting dalam mencegah dan menyelesaikan konflik antar ormas. Peningkatan pengawasan, penegakan hukum yang tegas dan adil, serta upaya mediasi dan dialog antar kelompok menjadi langkah penting untuk menciptakan suasana yang kondusif dan aman bagi seluruh masyarakat.
Bentrokan antar ormas merupakan masalah kompleks yang memerlukan solusi jangka panjang. Selain penegakan hukum, upaya untuk meningkatkan kesadaran dan toleransi antar kelompok masyarakat, serta penguatan peran tokoh masyarakat dan agama dalam membangun dialog dan kerukunan, perlu dilakukan secara berkelanjutan.*
Liputan khusus MPNews
